You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kearsipan dan Perpustakaan DKI Dapat Akreditasi A
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Kearsipan dan Perpustakaan DKI Dapat Akreditasi A

Kearsipan dan Perpustakaan di Jakarta mendapatkan akreditasi A dari Perpustakaan Nasional dan Badan Kearsipan Nasional.

Saya pikir yang perlu ditingkatkan harus lebih modern, sama arsip kami harus lebih canggih. Jadi lihatnya lebih gampang

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta agar pengarsipan dan perpustakaan yang ada harus dibuat lebih modern lagi. Semuanya harus menggunakan sistem teknologi.

"Saya pikir yang perlu ditingkatkan harus lebih modern, sama arsip kami harus lebih canggih. Jadi lihatnya lebih gampang," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10).

BPAD Gelar Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Tinia Budiati mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai pembenahan dalam bidang arsip dan perpustakaan.

"Kami lakukan pembenahan administrasi ke dalam, salah satunya yakni SOP (standar operational prosedur) untuk pelayanan bidang kearsipan maupun perpustakaan. Akhirnya kami dapat akreditasi A," tuturnya.

Pihaknya akan berusaha meningkatkan pelayanan dalam dua bidang tersebut. Sehingga diharapkan dapat mempertahankan akreditasi yang telah diperoleh. "Pelayanan harus terus kami tingkatkan. Ada kesepakatan bersama dibidang perpustakaan dan arsip itu menjadi urusan wajib," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11521 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1352 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1304 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1287 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye998 personBudhi Firmansyah Surapati